Selesaikan Masalah dengan Mekanisme Hubungan Industrial

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi diminta tidak boleh masuk terlalu jauh dalam sengketa industrial, terkait kasus mogoknya ribuan buruh PT Freeport Indonesia menuntut perbaikan kesejahteraan.

Polisi bahkan cenderung dinilai bias, jika terlibat dalam sengketa hubungan industrial antara buruh dengan PT Freeport, karena perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat ini memberi jutaan dollar kepada polisi sebagai bantuan uang keamanan.

"Konflik di Freeport, aparat keamanan tidak boleh terlalu jauh masuk dalam sengketa industrial, apalagi mengedepan kekerasan. Itu harus diselesaikandalam mekanisme hubungan industrial," kata Direktur Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Selasa (01/11/2011).

Menurut Hendardi, keterlibatan polisi dalam menangani sengketa perburuhan di PT Freeport terlihat sangat bias. Bias polisi ikut terlibat sengketa perburuhan di Freeport, karena perusahaan pertambangan ini memberi uang kepada mereka.

"Polisi ternyata terima duit pula. Padahal tidak dibenarkan polisi menerima dana di luar anggaran yang sudah ditetapkan," katanya.

Penyanyi asal Papua, Edo Kondologit, juga mengritik tindakan polisi yang lebih membela kepentingan PT Freeport dibandingkan dengan buruh yang mayoritas orang Papua. Edo yang tiga hari lalu mengunjungi Timika mengatakan, rakyat Papua tak butuh aparat keamanan.

"Yang dibutuhkan rakyat Papua adalah rasa aman sebagai warga negara untuk bekerja dengan baik, tenang. Pergi melakukan kegiatan ekonomi sosial dan budaya tanpa rasa takut. Itu yang dijamin oleh negara. Kalau negara tak bisa dijamin, terus negara ini mau ngapain. Polisi kita itu jangan jadi satpam Freeport. Polisi itu alat negara yang digaji uang rakyat, untuk melindungi uang rakyat," katanya.